TANJUNG SELOR – Biaya hidup warga Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mendapat tekanan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) pada September 2026 mencapai 2,56 persen, dengan transportasi menjadi salah satu kelompok yang paling kuat mendorong kenaikan harga.
Kepala BPS Kaltara Mustaqim mengatakan, kenaikan harga tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meningkat dari 107,65 pada September 2025 menjadi 110,41 pada September 2026.
Menurut dia, kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang utama inflasi secara y-on-y, masing-masing dengan andil 5,86 persen dan 6,87 persen.
“Tekanan pada kelompok transportasi terutama dipengaruhi kenaikan tarif angkutan udara. Kondisi ini menjadi perhatian karena mobilitas masyarakat Kaltara banyak bergantung pada transportasi antardaerah, terutama untuk wilayah kepulauan dan perbatasan,” ungkap Mustaqim.
Selain transportasi, lanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 3,95 persen. Kenaikan ini menambah beban pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
Kelompok kebutuhan domestik juga mengalami kenaikan 2,45 persen. Sementara itu, kelompok kesehatan naik 2,14 persen dan kelompok makanan, minuman, serta tembakau mengalami kenaikan 1,84 persen.
Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lainnya. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 0,92 persen. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,83 persen; pakaian dan alas kaki 0,62 persen; serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,60 persen.
“Kelompok pendidikan mencatat kenaikan paling rendah, yakni 0,49 persen,” bebernya.
Mustaqim menilai, tekanan harga tersebut menunjukkan inflasi Kaltara tidak hanya bersumber dari kebutuhan pangan, tetapi juga biaya mobilitas dan berbagai kebutuhan penunjang kehidupan masyarakat.
Menurutnya, jika tekanan pada biaya transportasi dan kebutuhan dasar tidak dikendalikan, kenaikan harga berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi.
Data inflasi September ini sekaligus menempatkan biaya transportasi sebagai salah satu persoalan penting dalam pengendalian inflasi Kaltara, khususnya karena karakter wilayah yang luas, kepulauan, dan berbatasan langsung dengan negara lain. (rk)
