TANJUNG SELOR – Siapa yang bakal memimpin Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Nunukan pasca Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Kabupaten Nunukan yang alami jalan buntu pada 29 Juli 2026 lalu, hingga kini belum mendapatkan jawaban pasti. Bahkan, saat dikonfirmasi satukaltara.com, Ketua DPD Partai Golkar Kaltara, Syarwani belum memberikan kepastian tersebut.
Dalam pernyataannya, Syarwani hanya memastikan bahwa proses penyelesaian kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Nunukan berjalan secara tertib dan sesuai mekanisme organisasi. Dalam penanganannya, beber Syarwani, proses penetapan kepengurusan baru sepenuhnya menjadi kewenangan DPD Golkar Kaltara yang berkoordinasi dengan DPP Partai Golkar.
“Tentu kita selesaikan sesuai aturan dan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) organisasi Partai Golkar. Laporan dari lima kabupaten/kota di Kaltara sudah kami sampaikan ke Ketua Umum DPP,” ungkap pria yang juga Bupati Bulungan tersebut.
Dalam laporan yang dia terima, Syarwani menerangkan, empat kabupaten/kota sudah menggelar Musda dan sudah menetapkan ketua. Sementara, Musda VI DPD Partai Golkar Kabupaten Nunukan justru menemui jalan buntu saat pemilihan ketua. Syarwani pun menegaskan bahwa persoalan ini sudah mereka tangani dan alami perkembangan signifikan sehingga akan selesai dalam waktu dekat.
“Langkah ini diambil menyusul pelaksanaan Musda di Nunukan yang sempat mengalami jalan buntu (deadlock),” ujarnya.
Soal dinamika dua nama kandidat sebelumnya, baik Siti Raudah maupun Anto Bolokot, serta isu munculnya nama Anggota DPRD Nunukan dari Partai Golkar bernama Syafruddin, terang Syarwani, seluruh aspirasi tersebut tetap akan bermuara pada keputusan DPD Partai Golkar Kaltara yang telah dikoordinasikan ke DPP.
“Proses rekonsiliasi dan penataan struktur ini diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan yang solid, legal, serta mampu membawa kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Nunukan menjelang agenda-agenda politik mendatang,” katanya.
Meski demikian, kata Syarwani, pihaknya tidak akan asal mencampuri kepengurusan. Kewenangan di DPD Partai Golkar Kaltara hanya akan dijalankan setelah DPP menjawab laporan mereka. Hal tersebut dilakukan agar struktur partai semakin kuat dan soliditas kader hingga ke akar rumput tetap terjaga.
“Tentu prosesnya kami selesaikan secara tertib dan tegak lurus mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta juklak organisasi Partai Golkar,” tutupnya. (rk)