TARAKAN – Kondisi Jalan Gajah Mada yang belakangan ini rusak parah kabarnya belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Hal itu langsung disikapi Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Tarakan saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Tarakan pada Rabu (28/10/2026).
Dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut, massa aksi mendesak Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan mempercepat perbaikan lantaran berisiko bagi pengguna jalan bila tak segera diatasi. Namun sayang, perwakilan Pemprov Kaltara tak satu pun ada di depan pengunjuk rasa.
“Pemerintah provinsi tidak hadir, sehingga kami merasa masih ada penjelasan yang perlu disampaikan. Dari pemerintah kota sudah dijelaskan pengerjaannya sedang diproses,” ungkap Muammar.
Mereka juga mempertanyakan transparansi pemerintah dan instansi terkait dalam menangani persoalan infrastruktur. Menurutnya, kondisi Jalan Gajah Mada yang buruk turut dirasakan warga ketika menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk saat mengantar anggota keluarga ke pasar.
“Kita-kita, yang pagi-pagi menemani mama, menemani nenek ke pasar, merasakan jalanan itu sangat jelek sekali,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus mengatakan, pengerjaan drainase di Jalan Gajah Mada telah dimulai. Hal ini sekaligus membantah informasi bahwa jalan tersebut belum ada upaya pengejaan.
“Jalan Gajah Mada sekarang sudah mulai dikerjakan drainasenya,” ungkap pria yang akrab disapa Yunus tersebut.
Politis Partai Gerindra itu pun berjanji akan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dan instansi terkait untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa. Persoalan yang membutuhkan penanganan pada tingkat pemerintahan lebih tinggi, kata dia, akan diteruskan ke DPRD Provinsi Kaltara maupun DPR RI, sesuai kewenangannya.
Selain itu, massa unjuk rasa juga menyoroti gangguan distribusi air bersih yang disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak terhadap aktivitas rumah tangga. Bahkan, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Tarakan, Muammar menyesalkan ketidakhadiran Direktur PDAM Kota Tarakan Iwan Setiawan dalam dialog terkait pelayanan air bersih bersama mereka.
“Kami sudah menunggu lebih dari empat jam, tetapi direktur tidak hadir dalam pertemuan ini,” kata Muammar.
Dia juga mengaitkan persoalan air bersih ini dengan laporan dugaan penghinaan terhadap Pancasila oleh salah seorang mahasiswa di Tarakan. Muammar menyebut, sekitar 12 orang yang dilaporkan dalam perkara tersebut meminta kepada aparat kepolisian memberikan kejelasan soal proses penanganannya.
“Kalau memang kami bersalah, katakan bersalah. Kalau kami benar, katakan benar. Kalau laporan yang kami layangkan, tolong dipercepat juga, Pak. Semakin berlarut, akan semakin panjang masalah ini,” tuturnya.
Ia kemudian meminta kepolisian memastikan penanganan laporan berjalan secara profesional tanpa diskriminasi maupun intervensi. Dalam orasinya, massa juga menyuarakan tuntutan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis.
Aksi ini dimulai sekria pukul 15.00 Wita. Massa awalnya berkumpul di Grand Tarakan Mall (GTM) Tarakan, kemudian bergerak ke Gedung DPRD Kota Tarakan untuk menyampaikan aspirasis mereka. (rz)
