TANJUNG SELOR – Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) ditargetkan rampung akhir 2028. Proyek yang disebut mendapat dukungan anggaran Rp32 triliun dari pemerintah pusat ini diharapkan membuka akses darat sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap Malaysia.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pembangunan konektivitas wilayah perbatasan menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia. Menurut dia, infrastruktur tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat.
“Ini sangat berdampak terhadap kemajuan, perkembangan ekonomi Kalimantan Utara, dan tentunya berdampak kepada seluruh masyarakat Kaltara,” ujar Zainal.
Namun, besarnya anggaran dan target penyelesaian proyek perlu diikuti kejelasan mengenai ruas jalan yang akan ditangani, tahapan pembangunan, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan peninjauan lapangan untuk mematangkan rencana pembangunan jalan di wilayah perbatasan.
Jaringan jalan yang menjadi perhatian membentang dari Tanjung Selor, Malinau, Semamu, Binuang, hingga Krayan, serta wilayah Apau Kayan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Gubernur menyebut, total panjang jalan perbatasan di Kaltara mencapai lebih dari 2.000 kilometer. Zainal memastikan pendanaan proyek konektivitas itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
Ia berharap, pembangunan jalan tersebut dapat mengakhiri ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan bahan bakar.
“Sehingga ketergantungan kita dengan Malaysia sudah bisa kita hentikan. Semua sembako, bahan bakar, dan sebagainya sudah dapat diakses melalui darat, insya Allah,” tegasnya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan jalan yang dibangun benar-benar berfungsi sebagai jalur distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Ketersediaan akses yang dapat dilalui sepanjang tahun, kelancaran angkutan, serta biaya logistik akan menentukan seberapa besar manfaat pembangunan bagi warga. (rk)
