TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) belum mengantongi data spesifik mengenai jumlah perusahaan maupun luasan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi masuk kawasan hutan.
Ketiadaan data tersebut membuat DPKP belum dapat memberikan gambaran terperinci mengenai skala persoalan perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Kaltara. Pendataan, menurut DPKP, menjadi ranah satuan tugas (Satgas) bersama instansi yang menangani kehutanan.
Kepala Bidang Perkebunan DPKP Kaltara, Muhtari, mengatakan pihaknya juga belum menerima dokumen atau surat resmi dari Agrinas terkait data perusahaan maupun luasan lahan yang dimaksud.
Informasi mengenai persoalan tersebut sejauh ini baru diketahui melalui pemberitaan media dan informasi dari kalangan tertentu. DPKP belum menerima data tertulis yang dapat dijadikan rujukan untuk memastikan jumlah perusahaan maupun luasan lahan.
“Pendataan terkait kawasan hutan biasanya dilakukan oleh pihak Satgas bersama instansi kehutanan, sementara instansi kami tidak memegang data peta kawasan hutan,” ujar Muhtari.
Meski tidak memiliki data tersebut, DPKP Kaltara pernah dilibatkan dalam proses pendampingan. Peran dinas sebatas membantu menghubungkan Satgas dengan perusahaan yang terindikasi memiliki perkebunan di dalam kawasan hutan untuk dipanggil dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Muhtari menjelaskan, pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan juga melibatkan pembagian kewenangan sesuai lingkup pemerintahan. DPKP provinsi menjalankan fungsi pengawasan tertentu, termasuk penilaian usaha perkebunan untuk komoditas seperti kelapa sawit.
Sementara itu, Muhtari menyebut, hasil perkebunan sawit di Kaltara umumnya disalurkan petani ke pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) yang beroperasi di wilayah setempat.
“Mayoritas petani sawit di daerah menyalurkan dan memasok hasil panen mereka secara langsung ke pabrik-pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah setempatc,” pungkasnya. (rk)
