NUNUKAN – Sekitar 900 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sabah, Malaysia, membutuhkan akses pendidikan di Kabupaten Nunukan. Masalahnya, kapasitas sekolah menengah yang tersedia saat ini diperkirakan baru mampu menampung 500 hingga 600 siswa.
Kesenjangan tersebut berpotensi membuat ratusan anak PMI tidak tertampung jika seluruhnya melanjutkan pendidikan di Nunukan.
Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau Dino Nurwahyudin dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan, Rabu (7/10/2026).
Dino mengatakan, kebutuhan pendidikan anak-anak PMI di Sabah perlu diantisipasi sejak sekarang. Mereka merupakan warga negara Indonesia yang pada jenjang pendidikan tertentu membutuhkan akses sekolah di tanah air.
“Kita berharap ada skema kerja sama dan penguatan kapasitas sekolah-sekolah menengah di Nunukan,” kata Dino.
Menurut dia, persoalan utama bukan hanya memastikan anak-anak PMI dapat masuk ke sistem pendidikan Indonesia, tetapi juga memastikan kapasitas sekolah mampu mengikuti jumlah siswa yang akan datang.
“Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kapasitas pendidikan di Nunukan dapat mengimbangi kebutuhan anak-anak PMI yang akan masuk ke jenjang sekolah menengah,” ujarnya.
Sejumlah lembaga pendidikan disebut berpotensi menjadi bagian dari solusi, antara lain SMK Negeri 1 Nunukan, Mutiara Bangsa Sebatik dan Pesantren Hidayatullah.
Namun, keberadaan sekolah tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan. Penguatan kapasitas tetap diperlukan agar keterbatasan daya tampung tidak menjadi hambatan bagi anak-anak PMI yang hendak melanjutkan pendidikan di Nunukan.
Kebutuhan mereka juga tidak berhenti pada kursi di ruang kelas. Anak-anak yang datang dari Sabah membutuhkan tempat tinggal serta biaya hidup selama menjalani pendidikan di Indonesia.
Dino menilai kebutuhan tersebut sekaligus membuka peluang bagi perekonomian Nunukan.
Kehadiran ratusan siswa akan menciptakan kebutuhan terhadap tempat tinggal, makanan, transportasi dan kebutuhan harian lainnya.
“Anak-anak PMI yang melanjutkan sekolah di tanah air tidak hanya mengenyam pendidikan, tetapi keberadaan mereka juga turut menghidupkan perekonomian lokal Nunukan dari sektor tempat tinggal dan kebutuhan harian,” katanya.
Pembahasan dengan KRI Tawau juga mencakup sejumlah persoalan perbatasan lain, mulai dari perlindungan PMI, hubungan ekonomi Nunukan-Sabah, perdagangan lintas batas hingga konektivitas transportasi Nunukan-Tawau.
KRI Tawau turut menyampaikan aspirasi pengusaha feri terkait penyesuaian tarif tiket, biaya timbangan barang penumpang dan pelayanan di Pelabuhan Tawau.
“Konektivitas Nunukan-Tawau merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat di perbatasan. Karena itu, berbagai kendala pelayanan perlu terus dikomunikasikan agar dapat ditemukan penyelesaian,” ujarnya.
Sekda Nunukan Raden Iwan Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah siap memperkuat koordinasi dengan KRI Tawau dan pemerintah pusat untuk menangani berbagai persoalan perbatasan.
“Semua poin yang dibahas akan menjadi bagian dari koordinasi dan tindak lanjut bersama, sehingga persoalan di lapangan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat dicarikan langkah penyelesaiannya,” kata Iwan.
Untuk sektor pendidikan, pekerjaan rumah Nunukan kini cukup jelas. Kebutuhan sekitar 900 anak PMI harus diimbangi dengan kapasitas sekolah yang memadai.
Jika daya tampung hanya berada pada kisaran 500–600 siswa, terdapat potensi kekurangan 300 hingga 400 kursi. Pemerintah perlu menyiapkan kapasitas tersebut sebelum gelombang kebutuhan pendidikan anak-anak PMI benar-benar tiba di Nunukan. (ryn)
