SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KALTARA NUNUKAN

Jalan Krayan–Malinau Ditarget 2028, Janji Lama Kembali Diuji

PANTAU : Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mendampingi Gubernur Kaltara dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pantau kondisi jalan di wilayah Krayan.

NUNUKAN – Krayan kembali mendapat target pembukaan akses darat menuju Malinau. Pemerintah menargetkan dua ruas jalan penghubung kawasan perbatasan itu rampung pada 2028, tetapi tenggat tersebut sekaligus menjadi ujian atas rencana konektivitas yang selama bertahun-tahun belum sepenuhnya terwujud.

Target itu mencuat setelah rapat koordinasi di Malinau dan kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum ke kawasan Krayan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memperkuat konektivitas darat di wilayah perbatasan.

Dua ruas yang direncanakan mencakup akses dari kawasan Bandara Yuvai Semaring melalui Pa’ Bawan dan Krayan Tengah menuju Malinau, serta konektivitas dari arah Malinau menuju Krayan.

Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, akses darat Krayan–Malinau merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Keterbatasan konektivitas selama ini berpengaruh terhadap mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok hingga pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.

“Alhamdulillah, apa yang selama ini kita perjuangkan untuk masyarakat Krayan mulai mendapat tindak lanjut. Dua ruas jalan ini menjadi bagian penting untuk membuka akses Krayan menuju Malinau,” kata Irwan.

Dibatalkan Sejak 2020, PT NJL Kembali Ajukan HGU Baru?

Menurut dia, pembangunan jalan tidak semata menyangkut infrastruktur. Konektivitas darat akan menentukan biaya logistik, pergerakan masyarakat, distribusi barang serta kemampuan petani dan pekebun membawa hasil produksi ke pasar.

“Kita ingin masyarakat Krayan semakin mudah bergerak, hasil pertanian dan perkebunan semakin mudah dipasarkan, biaya logistik semakin rendah, dan pelayanan pemerintah semakin mudah dijangkau,” ujarnya.

Pemkab Nunukan akan mengawal rencana tersebut melalui koordinasi dengan Pemprov Kaltara, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Pertahanan serta kementerian dan lembaga terkait.

Namun, target 2028 menyisakan pekerjaan besar. Sebab, rencana membuka akses menuju Krayan bukan kali pertama digaungkan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan konektivitas kawasan perbatasan tersebut berulang kali masuk dalam rencana maupun program pemerintah.

Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan lagi sebatas masuknya proyek ke dalam perencanaan. Masyarakat membutuhkan jalan yang benar-benar tersambung, layak dilalui dan dapat digunakan secara optimal.

Daya Tampung Sekolah Terbatas, 900 Anak PMI di Sabah Butuh Kepastian

Dua ruas yang ditargetkan tersebut juga harus dilihat sebagai satu kesatuan konektivitas. Pembangunan sebagian ruas tidak akan banyak mengubah kondisi masyarakat jika jalur yang menghubungkan Krayan dan Malinau masih menyisakan titik putus.

Bagi Krayan, keterhubungan jalan berarti lebih dari sekadar memperpendek jarak. Akses yang terbuka dapat menekan ongkos angkutan, memperlancar pasokan kebutuhan pokok, memperluas pasar komoditas lokal serta memudahkan pelayanan pemerintah ke masyarakat.

Irwan menegaskan, pembangunan tersebut harus terus dikawal hingga terealisasi.
“Krayan tidak boleh terus berada dalam keterbatasan akses. Kita ingin jalan ini benar-benar hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika jalan terbuka, maka peluang ekonomi, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat juga semakin terbuka,” pungkasnya. (ryn)

× Advertisement
× Advertisement